MANADO– Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusi minyak goreng rakyat MINYAKITA di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan pemantauan pada Rabu (10/9) dilaksanakan di Pasar Bersahati, Kota Manado, serta di Gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Dalam sambutannya, Asisten Deputi Intelkam Bimmas dan Obvitnas, Brigjen TNI M Sujono menegaskan bahwa isu pangan erat kaitannya dengan stabilitas sosial dan keamanan. “Pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Jika harga tidak terkendali, dampaknya bisa memicu keresahan dan gangguan keamanan. Karena itu, Kemenko Polkam mendorong semua pihak—pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga pelaku usaha—untuk menjaga harga dan distribusi tetap stabil sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemantauan lapangan dan koordinasi antar-lembaga harus diperkuat agar kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. “Kita ingin masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujarnya.
Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Mario Josko, menjelaskan bahwa pemantauan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok dan kesesuaian harga MINYAKITA di wilayah Sulut. “Hasil pemantauan menunjukkan stok MINYAKITA tersedia dan mencukupi dengan harga sesuai HET, yaitu Rp15.700/liter,” ujarnya.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 10 September 2025, harga rata-rata MINYAKITA di tingkat nasional tercatat stabil sebesar Rp16.700/liter dalam sebulan terakhir. Di Sulawesi Utara, harga rata-rata masih di atas HET, yakni Rp16.425/liter, namun telah mengalami penurunan 5,7% dibandingkan minggu sebelumnya (Rp17.425/liter). Harga MINYAKITA di Kota Manado sudah sesuai HET Rp15.700/liter, di Minahasa Utara dan Minahasa Selatan Rp16.000/liter, sedangkan di Kotamobagu masih relatif tinggi, yakni Rp18.000/liter.
Perum Bulog Kanwil Sulut-Gorontalo saat ini menerima pasokan 96.000 liter MINYAKITA dari WILMAR Group (PT Multi Nabati Sulawesi) untuk didistribusikan merata di wilayah Sulut. Pasokan secara kontinu diharapkan dapat memastikan ketersediaan stok dan menekan harga sesuai HET. Kementerian Perdagangan juga meminta produsen dan distributor lain berkontribusi dalam pemerataan distribusi melalui jalur distribusi resmi maupun BUMN Pangan, sesuai ketentuan dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2024.
Rangkaian pemantauan ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Identifikasi Isu Strategis Bidang Pangan dan Pemantauan Harga Bahan Pokok dalam rangka menjaga stabilitas pangan nasional. Rakor dibuka oleh Asdep Intelkam Bimmas dan Obvitnas Kemenko Polkam, Brigjen TNI M. Sujono, dengan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Tertib Niaga Kemendag Mario Josko, Kasiter Korem 131/Santiago Kol. Inf. Lucky Maramis, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Indra Gunawan, dan Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto.
Dalam paparannya, Direktur Tertib Niaga, Mario Josko juga menekankan pentingnya edukasi, monitoring, dan pemantauan berkesinambungan. “Edukasi terhadap pengecer dan pedagang pasar masih harus terus dilakukan agar memahami ketentuan penjualan MINYAKITA. Monitoring dan pemantauan juga harus berjalan beriringan agar distribusi merata dan harga tetap sesuai ketentuan,” jelasnya.
Peserta rapat koordinasi yang terdiri dari Kementerian Lembaga, produsen, distributor, pemilik perusahaan, serta dinas terkait turut menyampaikan aspirasi dan menyatakan komitmen untuk terus berkolaborasi serta menaati regulasi yang berlaku.
