MATARAM- Kementerian Koordiator Bidang Politik dan Keamanan terus mendorong pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program strategis pemerintah yang tepat sasaran. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam saat melaksanakan peninjauan di bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
“Program strategis Presiden sudah berjalan di Provinsi NTB ini, namun masih terdapat tantangan teknis seperti Koperasi Merah Putih di Desa Batu Mekar yang masih kesulitan terkait proses distribusi barang dan supply pasokan,” kata Marsekal TNI Eko Dono Indarto, Jumat (12/9/2025).
Di bidang pendidikan, Tim Kemenko Polkam meninjau program Makan Bergizi Gratis di SMKN 1 Linggar. Eko Dono menyampaikan program MBG sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa tantangan terkait menu yang kurang disukai beberapa siswa. Ia juga menyarankan agar ada kerjasama dengan Koperasi Merah Putih terkait pasokan untuk menu-menu seperti buah dan sayur.
“Sekolah bisa meng-up mengenai MBG ini di media sosial dan juga program-program sekolah lainnya,” kata Eko Dono.
Kunjungan lainnya di bidang pendidikan yaitu ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 18. Tantangan terkait Sekolah Rakyat yaitu mengenai fasilitas bagi siswa, karena pada tahun ini ada sekitar 100 siswa dan hanya ada empat kelas. Oleh karenanya, perlu ada koordinasi dari pihak sekolah dengan Pemda terkait hal tersebut.
“Segala hal terkait permasalahan teknis yang mengetahui adalah daerah. Tapi dengan adanya sekolah rakyat di NTB ini cukup membanggakan karena Program Prioritas Presiden sudah berjalan dengan baik. Jadi kalau kita membangun sesuatu kan butuh proses, sehingga kita baru bisa melihat satu atau dua tahun ke depan apakah Sekolah Rakyat ini bisa menghasilkan siswa siswa unggulan. Itu harapan kita, dan kita harus dukung sama sama,” kata Eko Dono.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan, ingin membangun satu koperasi besaryang bisa untuk lintas desa. Menurutnya, jika masing-masing desa ada koperasi maka kurang efektif, karena daya beli penduduknya belum setinggi itu.
“Jadi tinggal diambil produk unggulan dari masing-masing daerah untuk masuk Koperasi. Jika dibutuhkan UD, agar dibuat tinggal ditempelkan ke Koperasinya,” katanya.
Lalu juga ingin membuat pengaturan terkait pengurus koperasi, agar diseleksi sehingga pengurus bisa amanah. “Saat ini sedang berjalan pemutakhiran data dari dinas-dinas, setelah itu tinggal di-mapping kebutuhan dan peruntukkannya,” katanya.
