Sumbawa – Batra Adiwijaya Ningrat, SE. MM. Direktur PLINUS (Pusat Literasi dan Inovasi Nusantara ) .Visi besar Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera hanya bisa terwujud jika birokrasi dikelola secara bersih, profesional, dan bebas dari intervensi politik. “Tanpa meritokrasi, visi ini akan menjadi sekadar slogan kampanye”. Ungkapnya Minggu, 21/09/2025
Batra akrabnya di sapa juga menegaskan bahwa, Meritokrasi adalah Kunci Perubahan karena proses penempatannya
berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan kedekatan politik atau hubungan keluarga.
Dengan meritokrasi Kebijakan publik lebih efektif dan efisien, Rantai praktik KKN bisa diputus, ASN terdorong bekerja keras karena karier ditentukan prestasi, bukan lobi.
Penerapan meritokrasi di Sumbawa masih menghadapi hambatan serius:
- Intervensi politik yang kerap mengorbankan objektivitas seleksi.
- Nepotisme dan budaya patronase yang sudah mengakar.
- Keterbatasan BKPSDM dari segi SDM dan infrastruktur.
- Resistensi ASN yang tidak siap berkompetisi sehat.
“Tanpa komitmen kepala daerah, meritokrasi hanya akan jadi jargon di atas kertas”
Provinsi NTB memberi contoh dengan regulasi seleksi terbuka dan penggunaan assessment center. Bahkan Gubernur NTB berani tidak memilih kakaknya sendiri meski nilainya tinggi, demi menjaga integritas. Sikap ini layak ditiru Bupati Sumbawa.
Langkah Nyata yang Dibutuhkan
- Membuat Perbup tentang tata cara pengisian jabatan berbasis merit.
- Mengoptimalkan peran BKPSDM dengan sistem Talent Management ASN.
- Seleksi terbuka dengan asesor independen dan hasil diumumkan publik.
- Membangun assessment center di Sumbawa.
- Menyediakan kanal aduan masyarakat dan menerapkan reward & punishment yang tegas.
Jika meritokrasi ditegakkan secara konsisten, masyarakat Sumbawa akan merasakan birokrasi yang cepat, bersih, dan melayani. Saat itulah visi Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera benar-benar hadir, bukan sekadar janji politik. Tutup batra.
