11 BULAN MENJABAT, JAROT -ANSORI BISA APA ???

Oleh : Andi Rusni, SE., MM.

Hari ini, Kabupaten Sumbawa genap berusia 67 Tahun. Usia yang dalam analogi manusia tidak lagi muda dan sudah pensiun !

Sementara itu, Pemerintahan yang dinakhodai oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Periode 2025-2030 yaitu Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP & Drs. H. Mohamad Ansori yang biasa disapa Jarot-Ansori, kini berumur 11 Bulan 2 hari.

Dalam lintasan fikiran publik saat ini, Jarot-Ansori bisa apa ? Selain itu, yang lebih ekstrim lagi, publik bertanya; Mereka sudah melakukan apa ? Adakah harapan untuk mewujudkan taqline “Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera” ditengah kondisi keuangan negara yang mengutamakan Program Pemerintah Pusat ?

Pertanyaan-pertanyaan di atas mengundang rasa penasaran dan bahkan kekhawatiran di ruang publik mengenai kemampuan kedua pasangan ini, mengingat dari awal pencalonan keduanya sudah diragukan oleh berbagai kalangan khususnya elit masyarakat dan birokrasi, sebab selama ini keduanya tidak berakar pada lingkaran birokrat-politisi atau birokrat-birokrat maupun politisi-politisi namun mereka lahir dari backround Enterpreneurship/ Pengusaha.

Pilkada 2025 merubah keraguan publik tentang kedua Paslon ini karena ternyata mereka unggul dengan perolehan suara yang signifikan dan akhirnya dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Dalam mekanisme anggaran pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sudah dibahas dan diketok palunya pada 31 November 2024 dan direalisasikan mulai 1 Januari 2025. Akibatnya, Jarot Ansori berkuasa mulai Februari 2025 tidak serta merta dapat menggunakan APBD 2025 untuk menjalankan Programnya sebagai konsekwensi dari tata kelola keuangan negara/ daerah.

Wajar jika publik pesimistis dan skeptis karena barometernya adalah backround tersebut di atas. Untuk membahas hal tersebut, saya ingin meneropong perjalanan keduanya dalam mewujudkan Tagline Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera.

A. TATA KELOLA ANGGARAN & PENCAPAIAN

 Mungkin bagi sebagian orang, mengelola anggaran yang tersedia dalam bentuk APBD itu mudah sebab sudah tersedia namun saya menilai tidak demikian sebab APBD Sumbawa 2025 bukan racikan Jarot-Ansori namun buah tangan pemerintahan sebelumnya karena telah diketok Palunya oleh DPRD 2019-2024 dan Pemerintahan H. Mo-Novi. 

Dalam kondisi itu, Jarot Ansori tidak lantas mematung dan menunggu semuanya berubah, Jarot Ansori tidak terjebak pada mekanisme APBD yang kaku, Jarot Ansori lansung tanjap gas dengan membaca, mengkaji, menganalisa APBD 2025 dan melirik peluang program Pemerintah Pusat yang dalam Istilah Jurkam adalah “BAGERIK PUIN BAGE”.

BAGERIK PUIN BAGE itu akhirnya Sumbawa dapat apa ?

Pergerakan cepat yang dilakukan keduanya dlm sinergi dan kolaborasi membuahkan hasil, yaitu:

1. Sumbawa menjadi lokasi dibangunnya Sekolah Rakyat, SR memang Program Pusat namun untuk mendapatkannya, Bupati & Wabup berjuang sangat keras mengalahkan 8 Kab/ Kota lain di NTB, karena terbukti saat ini tidak semua Kab/ Kota sudah beroperasi Program SR tersebut sementara Sumbawa sudah beroperasi di Eks SMPN 4 Sumbawa;
2. Sumbawa memperoleh Program Inpres Jalan Daerah sebesar Rp.380 Miliar untuk Pembangunan 3 Ruas Jalan dengan sistem multiyear yaitu Ruas Batu Dulang-Tepal, Ruas Tepal Batu Rotok dan Ruas Lenangguar-Teladan. Ini pencapaian anggaran paling fantastis sepanjang sejarah Sumbawa dan Kado HUT Ke-67. Saat ini Pembangunan sudah dimulai di ruas Batu Dulang-Tepal.
3. Batalyon Infantri Pembangunan TNI AD dibangun di Sumbawa. Sekalipun rencananya akan terbangun di seluruh Kab/ Kota di Indonesia namun Gerak Cepat Jarot Ansori membuat Sumbawa mendapat jatah lebih dulu dibandingkan Kab/ Kota lain di Indonesia bahkan NTB, dengan terbangunnya Batalyon Pembangunan di Wilayah Desa Kerekeh Kec. Unter Iwes;
4. Sentra Industri Garam, sekalipun masih berproses namun Sumbawa menjadi kandidat kuat di Kementerian KKP sebagai lokasi sentra industri garam untuk mewujudkan Swasembada Garam Nasional;
5. Proyek Industri Unggas Terintegrasi Nasional, Sumbawa akan menjadi salah satu dari 5 lokasi di Indonesia. Proyek ini akan menelan anggaran Rp.1,30 triliun dan akan berlokasi di Wilayah Desa Serading dan luas lahan mencapai 42 Ha;

Program Pusat ini tidak jatuh bagaikan durian runtuh atau meteor di malam hari. Ada Readiness Criteria yang compatible dengan ketentuan pusat yang harus disiapkan Siang Malam oleh Pilot dan Co-Pilot Jarot Ansori bersama Kru Birokrasi, ada lobby politik yang intensif, ada energi ekstra yang harus dicurahkan untuk menghadirkan program tersebut tanpa kenal lelah.

Apa ini berkorelasi dengan Visi-Misi Jarot Ansori ? Tentu saja “Iya” sebab mewujudkan kemantapan jalan dan pembukaan lapangan pekerjaan adalah hasil turunan dari pencapaian program pusat di atas sebagai Visi Misi yang lansung digebrak oleh kaduanya.

B. TATA KELOLA BIROKRASI UNGGUL TANPA DENDAM WARISAN

Birokrasi adalah mesin penggerak sebuah lokomotif pemerintah. Sebuah mesin bisa bergerak dengan cepat atau lambat pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalamnya. Banyak elit meragukan kemampuan keduanya pada bidang yang bernama BIROKRASI ini karena latar belakang non-birokrasi yang disematkan pada keduanya.

Mengelola ribuan kepala dengan paradigma yang berbeda menyisakan tanda tanya besar “Memangnya mereka bisa apa?”

Jarot Ansori buktikan diri, langkah pertama menjabat, “Tanpa Dendam Politik Warisan”, artinya sekalipun 99% Pejabat Eselon II dan III tidak mendukung Paslon Jarot Ansori namun tradisi Dendam Politik pasca Pilkada sebagaimana Warisan yang sering terjadi, tidak JAROT ANSORI lakukan.

Mereka meruntuhkan kekhawatiran birokrat level elit bahwa mereka akan jadi korban politik, “dikandangkan”, dinonjobkan dan di-ahli-stafkan.

Bagi Jarot Ansori, dendam politik tidak akan merubah tatanan birokrasi menjadi lebih baik dan tidak akan mewujudkan Birokrasi Unggul. Dendam Politik hanya akan melahirkan gap birokrasi dan stag program. Bahasa akar rumputnya; Jika di-bumi hanguskan, “Dengan Siapa JAROT ANSORI Kerja?”

Pencapaian Program2 di atas tentu karena keduanya adalah Sang Pembelajar dan pendengar yang baik. Mereka tidak gegabah, tidak sembrono dan memperturutkan semua desakan “Timses”. Semua dikemas untuk satu tujuan yakni SUMBAWA UNGGUL, MAJU DAN SEJAHTERA.

Tangan dingin keduanya dan ditambah dengan kepiawaian Tokoh Kunci Birokrasi bergelar “Sekda” yakni Dr. Budi Prasetyo ikut menambah kuatnya laju pergerakan mesin birokrasi di Kabupaten Sumbawa. Akhirnya kini terasa:

1. Opini WDP Tidak lagi kita sandang
   Bukti permulaan sudah cukup, predikat yang selama 3 tahun berturut-turut disematkan pada diri kita Kabupaten Sumbawa yaitu WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) di tahun pertama berganti menjadi WAJAR TANPA PENGECUALIAN. Banyak yang berfikir bahwa itu hasil karya pemerintahan sebelumnya, sebagian iya tapi tidak sepenuhnya benar !
   Dalam arti bahwa pelaksaan program benar oleh pemerintahan Mo-Novi namun pertanggungjawaban di hadapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada di-era Jarot Ansori. Mereka pasang badan, mereka tidak tidur dan bahkan terus berlari dalam membina anak buahnya untuk sebuah tujuan mulia; “Wajar Tanpa Pengecualian”
2. Mesin birokrasi menjadi harmoni karena resonansi dan simfoni
   Tanpa simponi maka pencapaian program tidak akan berjalan dengan baik. Dalam gerak birokasi, simfoni beresonansi mewujudkan harmoni birokasi yang unggul maju dan sejahtera. Tidak ada kegaduhan suara, tidak ada gerak langkah yang berbeda dan suara sumbang yang fals, semua seirama dalam lagu perjuangan mewujudkan Sumbawa Ideal bertagline UNGGUL, MAJU dan SEJAHTERA.

C. PROGRAM UNGGULAN DAN HARAPAN KE DEPAN

 Angka Sebelas angka keramat saat ini karena 11 dalam hitungan bulan adalah jauhnya langkah kaki Jarot Ansori. Keramat karena bertepatan dengan HUT KABUPATEN SUMBAWA KE-67 yang jatuh pada 22 Januari 2026 atau 11 bulan 2 hari Jarot Ansori dilantik. Biasanya momentum seperti ini menjadi titik tolak evaluasi pemerintah oleh kalangan di luar pasangan Jarot Ansori dan kalangan elit tertentu. 

Dalam meneropong Wujud Program keduanya maka elit tertentu dan publik dapat melihat kapan starting mereka menata Visi Misi, Jawabannya Tentu adalah saat APBD Perubahan 2025.

APBD sebagai UANG RAKYAT ditata dengan baik, dan anggaran “siluman” serta anggaran in-efisiens diarahkan pada program skala prioritas. Apa saja itu ?

1. Wajah Masjid Agung Nurul Huda tata ulang;
2. Taman Simpang Bingung kini bersinar;
3. Lapangan Pahlawan kembali ke Wujud Historisnya;
4. Taman Saliper Ate dibenahi;
5. Sumbawa Lestari lewat penanaman Sejuta Pohon digalakkan;
6. Satgas Pengamanan Hutan, Pengamanan Gas Melon, Harga Jagung dll dibentuk
7. Pembangunan Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi Pertanian, Cek Dam, Jalan Lingkungan dan Pembangunan lainnya terus dilakukan.
8. Block C Pasar Seketeng dielevasi;
9. Pembangunan RSUD dikebut;
   Dan masih banyak lagi !

Semua itu hanya dengan APBD Perubahan yang hanya efektif 60 hari alias 2 bulan !

KESIMPULANNYA;

Jika dalam 11 Bulan 2 hari saja Jarot Ansori dapat melakukan berbagai capaian dan lompatan, jika dengan APBD Perubahan 2025 saja Jarot Ansori mampu berlari kencang mewujudkan janji politiknya maka bukan hal mustahil 4 tahun 1 bulan yang tersisa mereka mampu mewujudkan harapan mayoritas masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Di tengah efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat pada 2025 sebesar Rp.50 miliar dan Gebrakan Reorientasi Anggaran ala Menkeu Purbaya 2026 sebesar Rp.558 miliar, Jarot Ansori pasti sudah menyiapkan langkah taktis dan strategis ala enterprenuership dalam menghadapi turbulensi ekonomi daerah dan mereka Insya Allah bisa menjawab pertanyaan bernada pesimis selama ini yakni “Mereka Bisa apa ?”.

DIRGAHAYU KABUPATEN SUMBAWA KE-67, MARI WUJUDKAN SUMBAWA UNGGUL, MAJU DAN SEJAHTERA”.

Penulis merupakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kab. Sumbawa dan Jurkam Utama Paslon Jarot – Ansori