Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, upaya pemberantasan korupsi tampaknya memasuki babak baru yang lebih tegas. Salah satu institusi yang kini tampil paling menonjol adalah Kejaksaan. Para jaksa tidak lagi hanya bertindak sebagai penuntut umum, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam membersihkan praktik rasuah yang merugikan negara.
Kinerja Kejaksaan Agung dalam membongkar berbagai kasus korupsi besar menunjukkan bahwa lembaga ini sedang memainkan peran strategis dalam menjaga integritas negara. Kasus-kasus seperti dugaan korupsi dalam distribusi Pertalite oleh Pertamina yang menyeret kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah, serta perkara Jiwasraya, Asabri, dan BTS Kominfo, menjadi bukti bahwa jaksa-jaksa di republik ini tak ragu membidik pelaku dari lingkaran elit sekalipun.
Namun, keberanian itu bukannya tanpa konsekuensi. Tidak sedikit jaksa yang mendapat ancaman langsung, baik dalam bentuk kekerasan fisik, teror digital, hingga tekanan politik terselubung. Kondisi ini menegaskan pentingnya perlindungan khusus bagi mereka yang berada di garis depan penegakan hukum.
Sebagai respons, pemerintah melalui regulasi baru berupaya memperkuat perlindungan terhadap jaksa, termasuk dengan dukungan aparat keamanan, sistem keamanan siber, hingga bantuan psikologis. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa jaksa dapat menunaikan tugas mereka tanpa rasa takut atau tekanan.
Pemberantasan korupsi sejatinya adalah bagian dari misi besar membangun negara yang bersih, adil, dan dipercaya rakyatnya. Di titik inilah, jaksa memainkan peran sentral. Mereka bukan sekadar penegak hukum, tetapi juga simbol dari keberanian negara melawan kejahatan yang menggerogoti kesejahteraan publik.
Di masa kepemimpinan Prabowo, jika tren ini terus diperkuat, maka jaksa dapat menjadi motor utama perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas.
Sumber asli:
Trubus Rahadiansah. “Melihat Jaksa di Garis Depan Pemberantasan Korupsi Era Prabowo”. detikNews.
Link: detik.com
