SUMBAWA– Sejak dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, 20 Februari 2025 lalu, Ir. H. Syarafuddin Jarot MP – Drs. H. Mohamad Ansori, belum melaksanakan mutasi di jajaran birokrasinya.
Meski sempat direncanakan mutasi pejabat tersebut bagian dalam program 100 harinya, namun itu tidak sempat dilakukan karena pasangan yang dikenal dengan sebutan Jarot-Ansori ini lebih focus memperjuangkan program-program pusat yang dapat diluncurkan ke daerah, di samping menata pengelolaan keuangan sehingga berhasil meraih kembali opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.
Rencana mutasi ini kembali mencuat. Bahkan disebut-sebut akan dilaksanakan dalam minggu ini setelah Bupati menyelesaikan tugas dinasnya di luar daerah.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot MP yang dihubungi wartawan Selasa (15/7) pagi ini, memastikan bahwa mutasi pejabat tetap dilaksanakan. Ia juga memberikan sinyal mutasi tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
“Semoga bisa rampung semua persetujuannya (dari Mendagri) minggu ini. Setelah rampung baru proses selanjutnya,” kata Bupati Haji Jarot yang saat ini masih berada di luar daerah.
Sebagai bagian dari persiapan mutasi, ungkap Bupati, Pemkab Sumbawa melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menggelar uji kesesuaian atau Job Fit terhadap 29 pejabat eselon II.
Uji kompetensi ini melibatkan tim panitia seleksi independen yang terdiri dari tokoh masyarakat, Drs. H. Rasyidi (mantan Sekda Sumbawa), serta akademisi dari Universitas Mataram, yakni Prof. Dr. Taslim dan Dr. Amri Rahman.
Tujuan dari pelaksanaan Job Fit ini adalah untuk menilai kesesuaian jabatan dengan potensi dan kompetensi yang dimiliki masing-masing ASN, serta mengevaluasi kinerja berdasarkan tanggung jawab sebelumnya. Proses ini dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak eksternal, dengan izin resmi dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Tak hanya eselon II, Pemkab Sumbawa juga menggandeng BKN untuk melakukan uji kompetensi terhadap 564 pejabat eselon III dan IV. Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang lebih akuntabel, terbuka, dan berbasis pada sistem merit.
“Dengan berbagai tahapan yang telah dilakukan, mutasi perdana ini diharapkan dapat memperkuat struktur birokrasi Pemkab Sumbawa agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah,” pungkasnya
