SUMBAWA -Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa Dr Dedy Heri Wibowo S.Si M.Si, dalam perbincangan diruang kerjanya Selasa 19 Agustus 2025, mengungkapkan bahwa Bappeda yang dipercayakan sebagai dapur produk kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah tentu harus mampu berperan melakukan sinkronisasi dengan berbagai program strategis nasional maupun visi-misi pemerintahan Sumbawa dibawah kepemimpinan Bupati Sumbawa Ir.H.Syarafuddin Jarot MP dan Wakil Bupati Sumbawa Drs H.Mohamad Ansori (Jarot-Ansori) mewujudkan Sumbawa Maju, Unggul dan Sejahtera.
Oleh karena itu, sesuai dengan visi-misi dan program pemerintahan Jarot-Ansori sebagaimana tertuang didalam RPJMD yang juga dikolaborasikan dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat lewat wakil rakyatnya di DPRD Sumbawa, maka prioritas utama yang harus diselesaikan adalah menyangkut masalah infrastruktur jalan, terutama di wilayah Selatan Sumbawa.
“Dengan Semangat Kemerdekaan bagaimana agar rasa kemerdekaan itu bisa merata, maka pembangunan sarana prasarana infrastruktur jalan itu diutamakan, begitu pula terkait dengan sumber daya manusia dengan anggaran pendidikan dialokasikan sekitar 25%, dan dibidang kesehatan juga diprioritaskan bagi penyelesaian pembangunan RSUD Sumbawa dikawasan Sering Kecamatan Unter Iwes, apalagi rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit pelayanan rujukan seperti penyakit jantung, kejiwaan dan lainnya, dengan sejumlah bantuan peralatan PDF itu akan di drop dari Pusat senilai Rp 15 miliar, termasuk soal penanganan penurunan angka stunting, kemiskinan dan sejumlah penyakit menular seperti Aids, Malaria dan penyakit lainnya,” papar Doktor Dedy.
Yang jelas lanjut Doktor Dedy, ada dua program utama kita, pertama yang disebut dengan program spesifik artinya program yang langsung berkenaan dengan masalah itu misalnya di sektor kesehatan terkait dengan Ibu dan anak, tentu harus ada program yang spesifik menyentuh mereka, dan ini yang harus menjadi skala prioritas, baik dukungan pendanaan sumber daya manusia dan lain-lain, serta kedua yang spesifik ada juga program yang sensitif ini pendukung, sebagai contoh untuk mencegah stunting ini khan perlu asupan makanan yang berlebihan maka perlu ada keanekaragaman ketahanan pangan kemudian perlu juga perbaikan akses perbaikan lingkungan rumah tangga, perbaikan rumah dan air bersih itu perlu sentuhan, sehingga disitulah tempat integrasinya program ini, ujarnya.
Begitu juga di sektor pendidikan itu, Pemkab Sumbawa mengalokasikan sekitar 25% dari APBD 2025, sedangkan untuk kesehatan itu memang sudah tidak lagi dibutuhkan persentasenya, karena sesuai dengan kebutuhan.
Menurutnya, dalam menyusun perencanaan itu ada 5 pendekatan yang dilakukan, yakni satu pendekatan demokrasi dari kebutuhan analisis dan seterusnya pendekatan teknis di dinas, kedua pendekatan politik ini, baik visi misi kepala daerah maupun aspirasi Dewan dikolaborasikab, kemudian ada pendekatan Button Up dari bawah, dan pendekatan partisipatif, dimana program perencanaan yang dibuat oleh eksekutif maupun apa yang menjadi program dan keinginan aspirasi masyarakat itu semua sudah tercantum didalam RPJM artinya
mengkombinasikan tentang kebutuhan realitas yang disuarakan oleh masyarakat lewat DPRD, tetapi juga kita tetap menjaga tentang konsistensi arah perencanaan pembangunan daerah, pungkasnya.
