SUMBAWA- Ketua Presidium Integritas Transparansi Kebijakan (ITK) Sumbawa, Abdul Haji, S.AP, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., yang dinilai telah menjaga prinsip profesionalisme dan integritas dalam pengisian jabatan, terutama pengisian jabatan eselon 2, salah satunya jabatan Kadis Dikbud Sumbawa. Pasalnya, dari tiga besar hasil seleksi terbuka, nama Muliyono, S.Pd., sempat santer disebut sebagai calon terkuat. Selain memenuhi syarat administrasi dan kepangkatan, Muliyono juga dianggap relevan secara disiplin ilmu. Namun yang paling menjadi sorotan adalah statusnya sebagai adik kandung Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. “Keputusan Bupati tidak memilih adik kandungnya menjabat Kadis Dikbud adalah bukti nyata bahwa beliau tidak terjebak dalam praktik nepotisme. Meski ada hubungan keluarga, beliau tetap menjunjung tinggi sistem merit. Ini langkah berani dan patut diapresiasi,” ujar Abdul Haji, Rabu (1/10).
Menurutnya, keputusan tersebut dapat menjadi preseden baik dalam pembenahan tata kelola birokrasi, khususnya di daerah. ITK menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi pejabat publik harus menjadi norma, bukan pengecualian. “Publik awalnya sempat ragu, karena ada kedekatan keluarga. Tapi nyatanya, keputusan akhir membuktikan bahwa pemerintah daerah bisa obyektif. Ini menunjukkan komitmen anti-KKN yang selama ini kami dorong,” tambahnya.
ITK juga berharap agar pejabat yang telah dilantik dapat bekerja dengan maksimal dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan hanya sebagai simbol reformasi birokrasi, tetapi juga sebagai pelaksana program strategis di berbagai sektor terutama pendidikan dan kebudayaan.
“Kepala Dinas yang baru harus mampu menjaga kepercayaan ini. Tantangan pendidikan ke depan tidak ringan, dan publik menanti kinerja nyata, bukan sekadar jabatan,” pungkasnya.
