SUMBAWA,beritapembaharuan (17 November 2025) — Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama Wakil Bupati Sumbawa Drs. Mohamad Ansori menghadiri kegiatan Koperasi Untuk Negeri Polri bagi masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya Asta Cita ke-3, 4, 5, 6, dan 8 Presiden RI serta penyaluran Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari Lantung. Acara berlangsung di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Senin (17/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain perwakilan Kementerian ESDM RI, perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Kantor Staf Presiden, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI, Gubernur NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Kapolda NTB, Kajati NTB, Ketua Koperasi Salonong, para kepala daerah dari berbagai provinsi, serta kepala desa penerima manfaat.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya menegaskan bahwa sumber daya alam yang berada di atas dan di dalam bumi adalah milik bersama, sehingga pengelolaannya harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di lingkar tambang. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menata ulang sistem pertambangan rakyat untuk menghentikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan perhatian khusus terhadap isu tambang ilegal tersebut.
Gubernur menyebut Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari sebagai pilot project tambang rakyat modern yang lebih tertib, beradab, dan mampu berjalan secara berkelanjutan.
“Kita ingin belajar dari model ini. Perda-perda pendukungnya akan segera terbit, termasuk percepatan penerbitan izin pertambangan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap pola pembangunan tambang rakyat ini mampu memberi dampak ekonomi nyata sekaligus memastikan lingkungan tidak diwariskan dalam kondisi rusak untuk generasi mendatang.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, dalam sambutan virtualnya menyampaikan bahwa inisiatif koperasi tambang rakyat merupakan wajah baru pembangunan nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden RI. Menurutnya, program ini mampu mempercepat pengentasan kemiskinan melalui tiga fondasi penting: data yang akurat, aliran dana yang tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat.
“Koperasi Salonong Bukit Lestari adalah akses ekonomi yang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ungkapnya, sembari berharap model ini terus dikembangkan di berbagai wilayah.
Dukungan serupa disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, yang juga hadir secara virtual. Ia menegaskan bahwa pengelolaan koperasi tambang rakyat yang baik dapat menjadi contoh nasional dalam memperkuat struktur ekonomi kerakyatan. Menurutnya, koperasi yang kuat mampu menjadi motor penggerak pengentasan kemiskinan berbasis sumber daya alam.
Pada momen penting tersebut, SHU disalurkan kepada 29 desa di lima kecamatan, dengan total 3.403 penerima manfaat. Penyerahan dilakukan secara simbolis bersama perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi dan UKM, Kantor Staf Presiden, Forkopimda NTB, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Menutup rangkaian acara, digelar dialog interaktif yang menghadirkan narasumber dari Kementerian ESDM RI, Kantor Staf Kepresidenan, Gubernur NTB, Kapolda NTB, dan Ketua DPRD Provinsi NTB. Sesi ini memberi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperdalam pemahaman mengenai arah kebijakan pertambangan rakyat, penguatan koperasi, serta strategi keberlanjutan bagi masyarakat lingkar tambang.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertata, legal, dan berkeadilan, sekaligus membuka jalan baru pemberdayaan ekonomi melalui koperasi berbasis sumber daya alam yang modern dan berkelanjutan.
