SUMBAWA- Hangatnya diskusi antara Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), H. Fahri Hamzah, S.E., di Pendopo Bupati Sumbawa hari ini (Sabtu, 07/06/2025) menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa.
Pertemuan ini membahas strategi percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, termasuk penanganan kawasan kumuh yang telah masuk dalam pembiayaan APBN 2025.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Syarafuddin Jarot memaparkan kondisi riil infrastruktur Sumbawa beserta potensi pengembangannya. “Kami berkomitmen mendorong pembangunan yang merata, terutama di daerah tertinggal. Infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” tegas Bupati Jarot.
Ia menyoroti pentingnya dukungan pusat untuk proyek strategis, seperti peningkatan akses jalan, sanitasi, dan permukiman layak huni. “Contoh konkretnya, kawasan Jempol di Labuhan Sumbawa yang masuk dalam program penanganan kumuh. Ini langkah awal untuk mengubah wajah permukiman warga,” tambahnya.
Wamen Fahri Hamzah: Sumbawa Prioritas Nasional
Sementara, Wamen Fahri Hamzah merespons positif aspirasi Pemkab Sumbawa. “Kami siap memperjuangkan bantuan teknis dan pendanaan untuk Sumbawa. Kawasan Jempol sudah kami catat sebagai salah satu lokasi intervensi APBN 2025, terutama untuk penataan permukiman dan infrastruktur dasar,” ungkapnya.
Fahri Hamzah menekankan, kolaborasi pusat-daerah krusial untuk menyelesaikan masalah kumuh dan ketertinggalan infrastruktur. “Sumbawa memiliki potensi besar, terutama di sektor pariwisata dan pertanian. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Kedua pihak sepakat membentuk tim percepatan untuk memastikan program terimplementasi tepat waktu. Wamen juga berjanji meninjau ulang proposal pembangunan lain, seperti penyediaan air bersih dan jalan penghubung antar-desa.
“Kami harap tahun ini bisa terlihat progres signifikan, khususnya di Labuhan Sumbawa. Ini momentum untuk membuktikan komitmen pemerintah kepada rakyat,” tutup Bupati Jarot.
Kadis PRKP Sumbawa Pipin Bitongo ST M.Eng dalam keterangan kepada media inj mengatakan bahwa Bupati Sumbawa Haji Jarot memaparkan rencana usulan penataan kawasan permukiman dan rumah tidak layak huni (RTLH) Kabupaten Sumbawa tahun 2025.
Selain itu, untuk mendukung pembangunan daerah, Bupati juga meminta prioritas enam program, meliputi penataan kawasan permukiman Pulau Bungin Kecamatan Alas, penataan RTLH dan Backlog Perumahan, penataan kawasan permukiman pantai Saliper Ate – pantai Goa, penataan kawasan permukiman Labuhan Haji Pulau Moyo, penataan kawasan permukiman Labuhan Jambu dan penataan kawasan permukiman Batu Rotok.
“Untuk penataan kawasan permukiman Pulau Bungin, Bupati H.Jarot memaparkan urgensi penanganannya, agar dapat memberikan kepastian permukiman terhadap masyarakat, merupakan kawasan pengembangan pariwisata, meningkatkan kualitas permukiman kumuh guna penyediaan rumah bagi masyarakat miskin/prasejahtera, perbaikan lingkungan perumahan (sanitasi, jalan lingkungan, drainase dan persampahan), penyediaan sarana pelayanan umum yang memadai, penyediaan ruang publik yang nyaman interaktif, dan merupakan eks kawasan bencana kebakaran,” pungkas Kadis.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepada Dinas PUPR Provinsi NTB, Dr Najamuddin Armi, Asisten 1,2 dan 3, Kepala Dinas PUPR Sumbawa, Kepala Bappeda dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.
