Mataram- Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, yang akrab disapa H. Jarot, menunjukkan kemarahannya secara terbuka kepada Kepala Bappeda NTB beserta jajarannya usai Musrenbang Provinsi NTB, Rabu (04/06/2025). Kemarahan itu dipicu oleh banyaknya data tidak akurat dalam Dokumen Musrenbang NTB 2025 yang dinilai melecehkan Kabupaten Sumbawa.
Saking geramnya, Bupati nyaris merobek dokumen tersebut di hadapan Gubernur NTB. Dua poin utama yang memantik amarahnya yakni: Potensi Daerah Diabaikan, Sektor strategis seperti pertambangan dan pertanian Sumbawa tidak tercantum dalam dokumen. Kemudian Program Sekolah Rakyat (SR) Prabowo Dihilangkan, padahal, Sumbawa telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare di depan Depot Pertamina Badas. Sementara, Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Barat (Lobar) justru masuk dengan tiga lokasi.
“Jika kalian tidak revisi dokumen itu, hapus saja Sumbawa! Biar hanya 9 kabupaten/kota di NTB ini!” tegas Jarot dengan nada tinggi sebagaimana disampaikan oleh Anggota DPRD Sumbawa, Andi Rusni, SE,. MM,.
Anggota DPRD Sumbawa, Andi Rusni, SE., MM, yang turut memantau langsung Musrenbang, menyayangkan ketidakseriusan Bappeda NTB.
“Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tapi bentuk pengabaian terhadap pembangunan Sumbawa. Bagaimana mungkin potensi tambang dan pertanian kami tidak masuk? Apalagi Program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo justru ‘dihilangkan’ padahal lahan sudah disiapkan,” tegas Andi Rusni kepada media ini.
Ia menduga ada asimetri informasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. “Seharusnya Bappeda NTB lebih cermat menampung aspirasi daerah. Jangan sampai dokumen perencanaan justru meminggirkan Sumbawa,” tambahnya.
Menurut Andi Rusni, dirinya mengikuti secara seksama pemaparan Mendagri, khusus saat SR tidak disebutkan ada di Sumbawa.
“Saya sendiri mengikuti dengan seksama pemaparan Mendagri, khusus saat SR tidak disebutkan ada di Sumbawa, saya lansung Chat Pak Bupati, kenapa Sumbawa tidak ada dalam daftar padahal lahan kita sangat lua. Ternyata beliau juga sudah sangat keberatan dengan hal tersebut,” terang Andis sapaan arkab Politisi Gerindra ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur NTB atau Kepala Bappeda NTB. Namun, insiden ini dinilai sebagai ujian koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kami minta dokumen direvisi secepatnya. Jika tidak, ini bisa jadi preseden buruk untuk perencanaan pembangunan ke depan,” pungkas Andi Rusni.
#SumbawaDilecehkan kini menjadi sorotan warganet, mendesak transparansi dan keadilan alokasi pembangunan di NTB
