MATARAM-alam kunjungan kerjanya pada 6-9 Juni 2025, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau langsung potensi sekaligus tantangan pembangunan permukiman di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam tiga hari berturut-turut, Wamen Fahri melakukan serangkaian pertemuan dengan kepala daerah mulai dari Bupati Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa, hingga Gubernur NTB. Kunjungan bukan sekadar seremonial, tetapi menggambarkan arah baru pembangunan kawasan permukiman nasional: dimulai dari pinggiran, bergerak ke pusat, dengan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan.
Pada hari Jumat, 6 Juni 2025, Wamen Fahri tiba di Sumbawa Barat dan bertemu dengan Bupati Amar Nurmansyah. Pertemuan ini difokuskan pada potensi pengembangan kawasan sekitar Bendungan Tiu Suntuk. Dalam pandangan Fahri, bendungan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air, tapi juga memiliki daya strategis untuk mendukung ketahanan energi, pangan, dan bahkan pengembangan pariwisata berbasis air.
Dalam kesempatan yang sama, Wamen Fahri juga menyampaikan kesiapan pemerintah pusat untuk menggelontorkan program renovasi rumah tidak layak huni melalui skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Sebanyak dua juta rumah akan menjadi sasaran renovasi tiap tahun, termasuk di kawasan pesisir dan perdesaan.
Pada Sabtu 7 Juni 2025, Wamen Fahri melanjutkan perjalanan ke Sumbawa dan bertemu dengan Bupati Syarafuddin Jarot. Dalam pertemuan itu, ia mengumumkan rencana besar pemerintah untuk menata ulang kawasan pesisir secara nasional.
Mulai tahun 2026, setidaknya 1.300 kawasan pesisir akan ditata ulang setiap tahunnya, dari total hampir 13.000 kawasan pesisir yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini mendapat persetujuan langsung dari Presiden dan menjadi prioritas nasional dalam pembangunan permukiman.
Sementara pada hari Minggu, 8 Juni 2025, Wamen Fahri bertemu dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Lombok. Sebelumnya Wamen Fahri juga meninjau kawasan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kota Mataram.
Kali ini, pembahasan difokuskan pada penataan kawasan perkotaan, khususnya melalui pengembangan hunian vertikal. Menurut Fahri, pendekatan hunian vertikal dalam bentuk rumah susun atau apartemen, merupakan solusi realistis untuk mengatasi kepadatan dan keterbatasan lahan di kota-kota seperti Mataram.
Pemerintah menawarkan skema pembangunan kolaboratif, di mana lahan disediakan oleh pemerintah, pembangunan dilakukan oleh pengembang, dan setelah rampung bangunan akan diambil alih oleh negara melalui skema pembiayaan syariah. Karena lahannya adalah aset negara, biaya pembangunan bisa ditekan, sehingga hunian vertikal menjadi jauh lebih terjangkau bagi masyarakat urban.
Selama tiga hari kunjungannya di NTB, Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan integratif, lintas sektor, dan inovatif dalam pembiayaan.
