SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah bersiap melakukan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya. Tak hanya 29 pejabat eselon II yang telah mengikuti Job Fit sebagai syarat rotasi dalam mutasi perdana pemerintahan Jarot-Ansori, tetapi ratusan pejabat eselon III dan IV pun tak luput dari proses evaluasi.
Sebanyak 564 pejabat struktural eselon III dan IV dijadwalkan mengikuti uji kompetensi yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis merit.
Kepala BKPSDM Sumbawa, Budi Santoso S.Sos., M.Si., yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/6/2025), membenarkan hal tersebut. Ia menyebutkan bahwa uji kompetensi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan, potensi, serta kesesuaian jabatan para pejabat.
“Uji kompetensi ini dirancang untuk mengukur kemampuan ASN serta menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan bimbingan teknis,” jelas Budi Santoso, yang akrab disapa Busan.
Dalam pelaksanaannya, uji kompetensi menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), serupa dengan sistem yang diterapkan dalam seleksi CPNS. Namun, soal-soalnya disusun lebih kompleks dengan fokus pada studi kasus aktual, guna menggali lebih dalam kemampuan analitis dan pengambilan keputusan para peserta.
“Model soal pada uji ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menekankan pada studi kasus yang mencerminkan situasi riil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, potensi dan kecocokan pejabat terhadap suatu jabatan dapat terpetakan secara lebih objektif,” tambah Busan.
Ia menegaskan bahwa hasil uji kompetensi ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan rotasi jabatan, termasuk menentukan siapa yang perlu mendapatkan pendidikan lanjutan atau bimbingan teknis (bimtek) tambahan.
“Jika ada pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi, maka akan diarahkan untuk mengikuti diklat lanjutan maupun bimtek sesuai bidang tugasnya. Ini penting agar semua pejabat berada pada posisi yang tepat, sesuai kapasitas dan kemampuannya,” pungkasnya.
Langkah ini menandai keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot MP dan Wakil Bupati, Drs. H. Mohamad Ansori dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas, serta menjawab tantangan reformasi birokrasi yang semakin kompleks
