SUMBAWA,beritapembaharuan (11/11/2026) – Mengintegrasikan pertanian, kehutanan, dan peternakan dalam satu kawasan menjadi langkah baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Melalui sistem agrosilvopastura, kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 500 hektare mulai diarahkan menjadi sumber pangan, pakan ternak, sekaligus penyangga kelestarian lingkungan.
Dibawah koordinasi Program Manager RBP REDD+, Arya A. Takwim, S.Hut., M.Si., Yayasan Relung Indonesia bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB menginisiasi pengembangan agrosilvopastura seluas 30 hektare melalui Program RBP REDD+ Global Climate Fund. Kegiatan diawali dengan sosialisasi multipihak pada 11 November 2026, dilanjutkan survei lapangan dan ground check pada 12–14 November 2026 dan hasilnya akan dijadikan sebagai bahan dasar penyusunan rancangan teknis Agrosilvipastura.
Areal HKm Desa Sabedo tersebut telah memiliki legalitas pengelolaan berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 664 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Pengembangan demplot akan mengintegrasikan tanaman kehutanan, Multi Purpose Tree Species (MPTS) unggul, tanaman pertanian, serta hijauan pakan ternak.
Saat ini, persiapan difokuskan pada penguatan kelembagaan kelompok, pemetaan kondisi biofisik, penyiapan lahan, koordinasi lintas sektor, serta pengadaan bibit. Penanaman ditargetkan berlangsung pada Desember 2026 mendatang, bertepatan dengan periode awal musim penghujan untuk meningkatkan peluang keberhasilan tumbuh tanaman.
Kepala Balai KPH Wilayah IV Sumbawa, Akhyar, S.Hut., M.Ling., menyampaikan bahwa pengembangan agrosilvopastura membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah desa dan kelompok HKm agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“Integrasi pertanian, kehutanan, dan peternakan di HKm Desa Sabedo diharapkan menjadi model pembelajaran bagi desa-desa lain di NTB yang memiliki izin Perhutanan Sosial. Selain menghasilkan buah, tanaman produktif, dan hijauan pakan ternak, kawasan ini juga berpotensi dikembangkan sebagai wisata agro sekaligus pusat pembelajaran pengelolaan hutan berbasis masyarakat,” ungkapnya.
Dari sektor peternakan, Halim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa menilai pengembangan hijauan pakan di kawasan HKm memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan peternak setempat.
“Populasi ternak besar di Desa Sabedo mencapai lebih dari 3.000 ekor. Karena itu, ketersediaan pakan menjadi kebutuhan penting. Melalui agrosilvopastura, kawasan yang dikelola masyarakat dapat menjadi sumber hijauan pakan yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan peternak,” jelasnya.
Dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan model tersebut. Ketua Kelompok HKm Kompak Desa Sabedo, Zainal Arifin, menyatakan kesiapan kelompok untuk terlibat langsung dalam persiapan hingga pemeliharaan tanaman.
“Kami bersyukur karena pengelolaan areal HKm seluas 500 hektare semakin memiliki arah yang jelas. Kelompok siap menyukseskan penanaman MPTS, Durian, Alpukat, Rambutan, Kemiri, dan hijauan pakan ternak, termasuk menyiapkan pagar, ajir, pupuk kandang, serta tenaga untuk pemeliharaan setelah penanaman. Harapan kami, kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi anggota kelompok dan masyarakat Desa Sabedo,” ujarnya.
Pengembangan agrosilvopastura ini menjadi bagian dari upaya mendukung agenda Desa Berdaya dan Sumbawa Hijau Lestari. Melalui RBP REDD+ Global Climate Fund, intervensi program diharapkan menjadi stimulus bagi penguatan peran pemerintah daerah dalam pendampingan Perhutanan Sosial, perlindungan hutan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Lebih dari sekadar kegiatan penanaman, inisiatif di Desa Sabedo menawarkan pendekatan bahwa hutan dapat dikelola secara produktif tanpa mengabaikan fungsi ekologisnya. Ketersediaan pakan ternak yang dikelola secara terencana diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap regenerasi hutan, sementara tanaman produktif memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat.
Dari Sabedo, upaya membangun hutan lestari sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat mulai dirintis. Sebuah model pengelolaan Perhutanan Sosial yang diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain di Nusa Tenggara Barat.
