Oleh : Rendy Febriansyah <> 251011001
Mahasiswa jurusan ilmu komunikasi UTS
SUMBAWA, Beritapembaharuan – (30/6/2026) Lima hari sudah berlalu sejak gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Gerakan Revolusi Demokrasi (DPC GMNI Sumbawa, HMI Cabang Sumbawa, dan BEM Universitas Samawa) pada 25 Juni 2026 lalu. Namun, alih-alih melihat perubahan, masyarakat Kabupaten Sumbawa justru mendapati kenyataan pahit: kelangkaan Gas LPG 3 Kg masih terus menghantui.
Di tengah situasi yang mencekik ini, sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa justru tampak “bisu”. Padahal, dalam dialog yang berlangsung hangat saat aksi massa di depan kantor pemerintahan,. pihak Pemda dengan tegas berjanji akan menjadikan tuntutan mahasiswa sebagai bahan evaluasi dan koordinasi lintas sektor.
“Kami menagih bukti, bukan lagi janji. Komitmen yang disampaikan saat aksi seharusnya segera diterjemahkan dalam langkah nyata dan terukur agar keresahan masyarakat terjawab,” ujar salah satu perwakilan dari aliansi mahasiswa dengan nada kecewa.
Publik kini bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik ruang kantor pemerintahan? Mengapa evaluasi yang dijanjikan seolah menguap begitu saja?
Selain persoalan gas yang tak kunjung terurai, mahasiswa juga menuntut keterbukaan mengenai evaluasi menyeluruh terhadap 12 Program Unggulan. Aliansi menilai pemerintah daerah terlalu lamban dalam membuka data realisasi anggaran, hambatan pelaksanaan, serta dampak nyata dari program-program tersebut bagi masyarakat luas.
Aliansi Gerakan Revolusi Demokrasi menegaskan bahwa posisi mereka tetap teguh. Mereka akan terus mengawal janji-janji yang telah diucapkan. Mahasiswa memberikan peringatan keras: jika Pemda tidak segera menunjukkan aksi nyata, bukan tidak mungkin gelombang kekecewaan masyarakat akan memicu aksi demonstrasi yang jauh lebih masif di kemudian hari.
