SUMBAWA,beritapembaharuan – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyambut baik rencana pembangunan Bendungan Krekeh di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Sebab, pembangunan bendungan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan kekeringan dan menunjang ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Menteri PUPR Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa usulan pembangunan bendungan ini telah disampaikan langsung oleh Bupati Sumbawa kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, wilayah sekitar lokasi bendungan selama ini sering mengalami kekeringan dan sangat membutuhkan sistem penampungan air untuk mendukung pertanian masyarakat.
“Permintaan pembangunan Bendungan Kerekeh sudah kami terima, dan saat ini sedang dilakukan studi sumber daya air. Kami juga tengah mempersiapkan studi kelayakan dan persyaratan lainnya,” ujar Dody Hanggodo saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumbawa, Minggu (19/10).
Dody menambahkan bahwa pembangunan bendungan ini cukup kompleks, salah satunya karena terdapat infrastruktur penunjang seperti jembatan yang belum tersambung dan memerlukan penanganan khusus dari pemerintah pusat. Lokasi bendungan yang berada di kawasan perbukitan juga membuka peluang lebih luas dalam pemanfaatannya.
Selain sebagai penampung air untuk irigasi, Bendungan Krekeh juga berpotensi dikembangkan menjadi sumber pembangkit listrik energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
“Karena berada di daerah ketinggian, potensi bendungan ini tidak hanya untuk pertanian. Kami melihat ini bisa menjadi sumber energi bersih ke depan,” jelas Dody, didampingi Gubernur NTB, Dr HL Muhammad Iqbal, Bupati Sumbawa, Ir H Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mohammad Ansori, seusai mengunjungi Sekolah Rakyat Dasar di Sumbawa.
Saat ini, lanjutnya, Kementerian PUPR tengah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Provinsi NTB, khususnya dalam hal penyediaan lahan. Dodi berharap proses administrasi dan teknis dapat segera dituntaskan agar pembangunan bisa dimulai dalam waktu tidak terlalu lama.
“Kami akan berkoordinasi dengan Bupati dan Gubernur untuk persoalan lahannya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa dimulai,” ujarnya optimistis.
Lebih lanjut dikatakan, pembangunan Bendungan Krekeh sejalan dengan arahan Presiden RI yang telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah pusat untuk menangani jaringan irigasi yang selama ini menjadi domain pemerintah daerah.
“Kalau air dari bendungan tidak ditopang dengan saluran irigasi yang baik, tentu hasilnya tidak maksimal. Dengan Inpres itu, pemerintah pusat bisa langsung membangun atau memperbaiki jaringan irigasi ke sawah-sawah masyarakat,” pungkas Dody.
