SUMBAWA,beritapembaharuan (2 Januari 2026) — Harapan akan konsolidasi dan rekonsiliasi pasca Pilkada perlahan berubah menjadi tanda tanya besar. Mutasi dan pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa memunculkan kekecewaan mendalam di kalangan tim pemenangan Jarot–Ansori, yang merasa tidak lagi menjadi bagian dari arsitektur kekuasaan pemerintahan baru.
Pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 132 pejabat struktural yang digelar pada Rabu (31/12/2025) di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. Secara resmi, mutasi ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja birokrasi menjelang tahun 2026.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1796 dan 1797 Tahun 2025, pejabat yang dilantik terdiri atas 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 58 Pejabat Administrator, dan 70 Pejabat Pengawas. Rotasi menyentuh hampir seluruh perangkat daerah strategis, mulai dari Sekretariat Daerah, dinas teknis, hingga jabatan kewilayahan yang memiliki pengaruh langsung terhadap roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Namun demikian, perhatian publik justru tertuju pada pola penempatan pejabat yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan konfigurasi politik pasca kemenangan pasangan Jarot–Ansori. Sejumlah posisi kunci kembali diisi oleh figur-figur lama yang selama ini berada di lingkar birokrasi inti, dengan jejaring kerja yang kuat dan konsisten lintas periode pemerintahan.
Salah satu pelantikan yang menjadi sorotan adalah penunjukan Nur Isna Sitoresmi, S.Sos., M.Si., sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya menjabat Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan. Penempatan tersebut dinilai mempertegas peran dominan dalam proses konsolidasi internal birokrasi daerah.
Di internal tim pemenangan Jarot–Ansori, mutasi ini dibaca sebagai sinyal melemahnya semangat rekonsiliasi pasca Pilkada. Beberapa pihak menilai figur-figur yang sejak awal berada di garis perjuangan politik justru tidak mendapatkan ruang strategis, sementara pejabat yang tidak secara langsung berada dalam barisan pendukung kemenangan kini tampil menempati posisi kunci pemerintahan.
Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menegaskan bahwa mutasi bukanlah bentuk penghargaan politik, melainkan amanah yang menuntut integritas, kesungguhan, dan kesiapan menghadapi sorotan publik. Namun dengan konfigurasi birokrasi yang terbentuk saat ini. Publik kini menanti apakah pemerintahan baru akan mampu menyatukan mandat politik Pilkada dengan arah kendali birokrasi. Atau justru memperlihatkan terbentuknya poros kekuasaan administratif yang berjalan dengan koalisi dan agendanya sendiri.
