Tidak ada cara halus untuk mengatakan bahwa penempatan istri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai Sekretaris Dinas Sosial adalah skandal etika birokrasi. Ini bukan kesalahan kecil. Ini bukan soal persepsi. Ini adalah bukti telanjang runtuhnya pagar kepatutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa mungkin merasa aman berlindung di balik kalimat klise bahwa “tidak melanggar aturan”. Namun justru di sanalah persoalan paling serius bermula. Ketika hukum dijadikan dalih untuk menghalalkan praktik yang secara etika publik busuk, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar satu jabatan. Melainkan integritas seluruh sistem birokrasi.
Sekretaris Daerah adalah penguasa administrasi. Ia bukan hanya pejabat struktural, tetapi arsitek utama mutasi, promosi dan rotasi ASN. Dalam struktur seperti ini, menempatkan pasangan hidupnya pada jabatan strategis di OPD sensitif adalah konflik kepentingan yang tidak bisa ditutupi dengan senyum seremonial dan surat keputusan.
Ini bukan lagi wilayah abu-abu. Ini hitam di atas putih.
Lebih parah, jabatan yang diberikan adalah Sekretaris Dinas Sosial. Dimana posisi kunci dalam pengelolaan bantuan sosial, anggaran dan kelompok paling rentan di daerah ini. Publik berhak marah ketika sektor yang seharusnya dijaga dengan standar etika tertinggi justru dijadikan ruang kompromi kekuasaan keluarga.
Pidato Bupati Sumbawa tentang jabatan sebagai amanah kini terdengar kosong dan sinis. Ketika kata-kata tentang meritokrasi dilafalkan di podium, sementara praktik di belakang meja menunjukkan standar ganda, maka publik pantas bertanya, Apakah reformasi birokrasi hanya dekorasi pidato akhir tahun?
Yang lebih mencemaskan adalah keheningan pemerintah daerah. Tidak ada penjelasan etis. Tidak ada pengakuan konflik kepentingan. Tidak ada upaya menjaga akal sehat publik. Diamnya kekuasaan dalam situasi seperti ini bukan netralitas, melainkan arogansi.
Jika praktik ini dibiarkan, pesan yang dikirim ke seluruh ASN sangat jelas dan sangat berbahaya yakni kerja keras kalah oleh kedekatan. Prestasi dikalahkan oleh relasi. Bahka etika hanyalah slogan kosong.
Hari ini istri Sekda. Besok bisa saudara, ipar atau kroninya. Ketika satu garis etika dilanggar tanpa konsekuensi. Seluruh sistem akan runtuh perlahan, digantikan oleh patronase dan feodalisme gaya baru.
Redaksi menegaskan dengan sikap tegas bahwa kekuasaan yang memelihara konflik kepentingan telah kehilangan legitimasi moralnya. Bahwa pemerintahan yang menutup mata terhadap kepatutan publik sedang menggali lubang ketidakpercayaan yang dalam. Sejarah menunjukkan lubang itu sulit ditutup kembali.
Jika Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih ingin dihormati, bukan ditertawakan. Maka tidak ada jalan tengah. Buka seluruh proses secara transparan kepada publik atau cabut penempatan jabatan tersebut.
Selain itu, semua pidato tentang integritas, reformasi birokrasi dan pelayanan publik tidak lebih dari kebisingan kosong.
Karena dalam demokrasi, kekuasaan yang tidak tahu malu pada etika. Cepat atau lambat akan ditelanjangi oleh rakyatnya sendiri.
